Kab.Semarang|Semarjoglo.com – Sejumlah warga Desa disekitar tambang galian C, Kecamatan Tuntang, mengaku geram dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di wilayah Ndelik, Tuntang. Bahkan, warga menyatakan siap melakukan aksi penutupan jalan apabila keluhan mereka tidak segera mendapat perhatian dari pihak terkait maupun pengusaha tambang.
Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, keberadaan aktivitas tambang tersebut telah memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Kerusakan jalan yang semakin parah, debu yang berterbangan, hingga ceceran tanah dari truk pengangkut material menjadi keluhan utama warga.
“Jalan mulai rusak akibat lalu lalang kendaraan berat. Debu juga sangat mengganggu warga. Selain itu, material tanah yang berceceran di jalan membuat kondisi jalan licin ketika disiram air. Sudah banyak warga yang terjatuh akibat tergelincir,” ujarnya kepada awak media.
Menurutnya, meskipun sebagian warga telah menerima kompensasi dari pihak terkait, nilai kompensasi tersebut dinilai tidak sebanding dengan risiko dan dampak jangka panjang yang harus ditanggung masyarakat.
“Kami memang sudah menerima kompensasi, tetapi tidak sesuai dengan risiko yang kami tanggung ke depan. Kerusakan jalan, keselamatan pengguna jalan, dan dampak lingkungan lainnya tidak bisa hanya diselesaikan dengan kompensasi yang nilainya terbatas,” tambahnya.
Warga menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Apabila tidak ada langkah konkret dari pengusaha tambang maupun pemerintah, aksi penutupan jalan disebut menjadi salah satu opsi yang akan ditempuh sebagai bentuk protes.
Sementara itu, pegiat pemerhati lingkungan, Galuh Haryadi,saat ditemui Jumat (5/6/2026) menegaskan bahwa pengusaha tambang seharusnya lebih memperhatikan dampak sosial dan keselamatan masyarakat yang ditimbulkan dari kegiatan operasional tambang.
“Keluhan warga harus menjadi perhatian serius. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan di masa mendatang. Jalan yang dilalui kendaraan tambang tersebut merupakan jalan provinsi yang digunakan oleh masyarakat umum setiap hari,” katanya.
Galuh juga menyoroti aspek keselamatan lalu lintas yang dinilai masih minim. Menurutnya, intensitas kendaraan dump truck yang tinggi membutuhkan pengawasan lebih ketat, terutama pada titik-titik yang rawan kecelakaan.
“Seharusnya setiap satu kilometer dipasang petugas pengatur lalu lintas atau flagman untuk membantu mengatur keluar masuk kendaraan tambang. Jangan sampai truk-truk tersebut terkesan ugal-ugalan saat melintas, karena sepanjang jalur itu terdapat sekolah dan kantor desa yang aktivitas masyarakatnya cukup tinggi,” tegasnya.
Warga berharap pemerintah daerah, instansi terkait, dan pihak perusahaan tambang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak operasional tambang, termasuk perbaikan jalan yang rusak, pengendalian debu, pembersihan material yang berceceran di badan jalan, serta peningkatan standar keselamatan lalu lintas guna mencegah terjadinya korban kecelakaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola tambang belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan dan rencana aksi warga tersebut.
(Tim)
